KPU Pasangkayu Tetapkan Perolehan Kursi Partai Politik dan Anggota DPRD Terpilih

PASANGKAYU, MEDIARESTORASI.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasangkayu tetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu Periode 2019-2024. Sabtu, (10/8/2019).

Penetapan tersebut berlangsung di Aula Hotel Devonder Pasangkayu, diikuti semua partai politik dan sejumlah anggota DPRD terpilih.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Pasangkayu, H. Muh. Asal, di Hadiri Perwakilan Polres Mamuju Utara, Dandim Pasangkayu, Angota komisioner KPU Provinsi Sulbar, Anggota Bawaslu dan 5 Anggota Komisioner KPU Kabupaten Pasangkayu.

Sebanyak 12 parpol dari 16 parpol yang ikut pemilu di Kabupaten Pasangkayu berhasil mendapatkan mandat rakyat dan memperoleh kursi. Dalam penetapan KPU melalui rapat pleno terbuka, 12 partai tersebut masing-masing, Partai PKB 1 Kursi, Gerindra 3 Kursi, PDIP 3 kursi, Golkar 5 kursi, Nasdem 3 kursi, PKS 1 kursi, Perindo 3 kursi, PPP 1 kursi, PAN 2 kursi, Hanura 6 kursi dan Partai Demokrat 2 kursi.

Dari 30 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Pasangkayu partai Hanura merupakan partai perai suara tertinggi sekaligus perai kursi terbanyak yakni sebanyak 6 kursi.

Dalam sambutannya ketua KPU Pasangkayu Syahran Ahmad, S.Pd mengatakan bahwa, keterlambatan penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih DPRD Kabupaten Pasangkayu, di karenakan menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang di ajukan oleh peseta pemilu.

“Sebenarnya penetapan ini seharusnya sudah selesai berdasarkan tahapan yang ada, Namun kita menunggu hasil keputusan dari MK yang baru diterima salinannya beberapa hari lalu. Sehingga bari ini penetapan baru bisa dilakukan. Jelasnya.

Di ujung acara ketua KPU, Syahran Ahmad meminta agar seluruh Anggota DPRD terpilih segerah memenuhi LHKPN, Sebagai prasyarat untuk pelaksanaan Pelantikan yang akan dilaksanakan bulan ini. (Yunus)

 

 

Bagikan:

Yunus Suparlin

Lahir di Sipulung, 02 Januari 1980. Pendidikan, Strata 1 Ilmu Hukum