Adanya Dugaan Pungli PPDB SMA Negeri 1 Sintang, NCW Lapor Ke Polres

SINTANG (KALBAR), Mediarestorasi.com – Informasi kembali diterima oleh media pada Selasa pagi (04/08/2020) pukul 10:00 WIB tentang adanya dugaan pungutan liar (pungli) seragam sekolah dan keperluan siswa SMA Negeri 1 Sintang sebesar Rp 1.830.000,- yang dilakukan oleh panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020.

Dari informasi yang diterima media ini langsung dari keterangan Investigator Lembaga Nusantara Coruption Watch (NCW) Sintang Abang Patih yang mengatakan bahwa dirinya telah melayangkan surat konfirmasi ke pihak sekolah pada tanggal 13 Juli 2020.

Dan pihak pihak NCW Sintang pun telah mendapatkan jawaban dari pihak SMA Negeri 1 Sintang berdasarkan Surat Keterangan dari pihak Sekolah nomor : 422.4/279/SMAN.01/2020 tertanggal 25 Juli 2020 yang intinya hasil klarifikasi pertemuan pungutan tersebut dengan orang tua siswa tertanggal 15 Juli 2020 yang lalu.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sintang Drs. Edi Sunaryo berdasarkan Surat Keterangan tersebut yang menyatakan bahwa pihak panitia PPDB melakukan pungutan Rp 1.830.000,-. Dan pihak Sekolah menyatakan itu tidak benar pungutan.

“Karena dari pihak Sekolah hanya memberikan kesempatan kepada peserta didik baru dalam hal pengadaan seragam sekolah tersebut tidak bersifat memaksa dan statusnya tetap pada ruang lingkup SMA Negeri 1 Sintang,” ungkap Edi Sunaryo melalui pernyataan tertulis tersebut.

Ditambahkan juga dari pihak Sekolah menjelaskan pada intinya bahwa ini merupakan kesepakatan antara orang tua siswa dan pihak Sekolah.

“Pengadaan keperluan pribadi siswa yang dilakukan oleh pihak Komite Sekolah pada dasarnya tidak bertentangan dengan surat edaran Gubernur Kalbar yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2020,” pungkas Edi Sunaryo.

Dari hasil laporan tersebut kemudian dilanjutkan oleh pihak Lembaga NCW Abang Patih mengatakan bahwa Surat Keterangan tersebut tidak ada dasar hukumnya karena dasarnya hanya kesepakatan orang tua siswa dan pihak Sekolah tetapi bukti tertulis kesepakatan tersebut tidak ada.

“Jadi ini sudah bertentangan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 pasal 12 tentang Komite Sekolah yang isinya pada intinya bahwa Komite Sekolah tidak boleh menjual buku bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah,” jelas Abang Patih kepada media ini.

Ditambahkan Abang Patih juga bahwa PPDB SMA Negeri 1 Sintang dan Komite diduga telah melakukan pelanggaran pasal 10, 11 dan 12 E Permendikbud Nomor 75 tahun 2016.

Kemudian Abang Patih juga membawa kasus tersebut ke ranah hukum dengan membuat laporan kepolisian ke Pihak Polres Sintang tertanggal 03 Agustus 2020. Dan hingga hari ini masih menunggu jawaban dari pihak Polres Sintang.

Chris

mediarestorasi

Bergerak Bersama Membangun Bangsa