Setahun Disidik, Kejari Pasangkayu Akhirnya Tetapkan 3 Tersangka Kasus Sewa Alat Exkapator di DKP Pasangkayu

PASANGKAYU, MEDIARESTORASI.COM – Kasus Korupsi dugaan penyalaggunaan sewa alat berat Exkapator di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulbar kini menemui titik terang.

Setelah melakukan penyidikan kurang lebih setahun dengan pemeriksaan saksi sebanyak 121 Orang, akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasangkayu menetapkan 3 Orang Tersangka.

Hal tersebut terungkap dalam konferensi pers yang digelar Kejari Pasangkayu pada Jumat, (3/7/202) di kantor kejaksaan Negeri Pasangkayu, yang disampaikan langsung kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Imam MS Sidabutar, S.H., M.H, didampingi Kasi Intel Intel Fauzi.

Dalam konferensi pers tersebut Imam, menjelaskan, koronologi dugaan pelanggaran tidak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka dengan motif memperkaya diri sendiri dari hasil sewa alat Exkapator bantuan presiden Jokowi 2015 silam.

Tiga orang yang ditetapkan tersangka masing-masing adalah Dua (2) orang ASN yakni Mantan Kadis DKP Pasangkayu Abbas, dan Umar Staf DKP Pasangkayu dan satu (1) orang swasta yaitu Sadam.

“Saat ini kami telah menetapkan 3 Orang tersangka kasus penyewaan Exkapator, 2 di antaranya dari DKP merupakan mantan kadis danĀ  Staf DKP Pasangkayu dan satu orang lainnya dari swasta keluarga dari Mantan Kadis DKP Pasangkayu dengan bernama Sadam,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu.

Imam juga menjelaskan, dalam kasus ini berdasarkan hasil perhitungan audit BPK diperkirakan terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).

Lebih jauh, Imam MS Sidabutar menyebutkan bahwa, untuk ke 3 tersangka akan dijerat Pasal 2 undang-undang (UU) Tipikor dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah serta pasal 3 UU Tipikor yang menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

“Soal penahanan terhadap 3 tersangka, saat ini kami belum melakukan penahanan, namun ke 3 tersangka tersebut telah masuk dalam pengawasan ketat oleh pihak kami,” tegasnya.

Laporan : Yunus

mediarestorasi

Bergerak Bersama Membangun Bangsa