Diduga Lakukan Pembiaran Koptan Mandiri Serobot Lahan Warga

TANJUNGBALAI, MEDIARESTORASI.COM
Masyarakat Dusun III, Desa Sei Dua Air Hitam, Kec. Kualuh Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara, merasa resah pasalnya Keperasi Tani (Koptan) Mandiri melakukan penyerobotan atau mengklaim sepihak atas lahan warga yang telah memiliki alas hak tanah.

Hal ini disampaikan seorang warga masyarakat Dusun III, Desa Sei Dua Air Hitam, Kec. Kualuh Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara, Anggiat Tumpak Sitinjak didampingi Penasehat Hukumnya Rahman Situros SH ditemui wartawan di lobi hotel Green Singgi atau hotel Ayola, Kamis (13/2).

Dikatakan Anggiat T Sitinjak, Koptan Mandiri di daerah ini atau disana bukan melakukan program apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, melainkan melaksanakan diluar dari program, pemerintah, yaitu mengambil hasil tanaman masyarakat yang bukan dari tanaman Koptan Mandiri secara terang-terangan dan bisa juga disebutkan penjarahan atau pencuran, Jelasnya.

Lanjutnya laki-laki yang pernah dekat dengan Koptan Mandidi ini, selain itu, mereka (anggota Koptan Mandiri-red) juga memutus akses jalan masyarakat, maksudnya mereka dengan cara bergotong royong, mencangkul untuk memotong (menutup) jalan tersebut dan saat ditanya ini perintah siapa, karena jalan tersebut adalah jalan akses masyarakat yang berada di desa air itam, serta mengingat juga ada lahan masyarakat di belakang sana, jadi kenapa kalian potong, namun jawab anggota Koptan Mandiri, ini areal perijinan kami, jadi wajib membuat tapal batas, Sebutnya menirukan ucapan Anggota Koptan Mandidi.

Sehingga Kata Anggiat lagi T Sitinjak lagi mengatakan kepada anggota Koptan,” Bapak Jokowi aja dengan dana Triliunan untuk membangun Jalan pada masyarakat dan kalian masih ijin, namun apa bahasa orang-orang Koptan Mandiri, kalau masyarakat tidak senang kepada kami, silahkan aja melapor sama Kapolri dan laporkan kepada Jokowi, maka tak perlu lagi aku menjawab itu, hingga terjadilah bentrok antara warga dengna Kelompok Tani Mandiri hingga menimbulkan pidana “, Ucapnya.

“Terjadinya bentrok bukan membela sepihak, melainkan kami sudah mendapat bukti bahwa lahan masyarakat tersebut sudah di klim oleh kelompok Tani Mandiri dan yang di duduki sekarang adalah lahan bapak Akiat namun lahan masyarakat juga ikut diklaim, karena taget Koptan Mandiri sebesar 565 Hektar sedang lahan bapak akiat sebesar 200 Ha maka selebihnya adalah lahan masyarakat “, Jelasnya.

Anggiat T Sitinjak mengaku, Buktinya di waktu Pak Muhidin anggota Kesatuan Pengelola Hutan III (KPH3) Kisaran, Kab. Asahan, yang sudah melakukan cek areal perizinan Koperasi Mandiri, dirinya sendiri melihat bahwa tanah / lahan masyarakat seluruhnya sudah di klaim dan itu selain dari lahan bapak Akiat, Nah selanjutnya kembali lagi perusakan jalan dan itu sudah empat kali terjadi, (warga buka , Koptan Mandiri Tutup akses jalan) hingga akhirnya terjadi pemukulan hingga berujung bentrok antara warga dan dua orang anggota Koptan Mandiri.

” Awalnya dua lawan dua, namun warga lain ada melihat dan memberitahukan warga lain, sehingga massa datang dan seorang berhasil ditangkap hingga diamuk massa, hingga terjadi Pidana “, Ucap Anggiat.

Awal terjadi bentrok, itu sangat disayangkan, karena waktu itu sudah ketiga kalinya masyarakat kan mau memanet hasil tanamannya ke akses jalan tersebut, namun dilarang langsung hingga terjadi kotak fisik yang mengakibatkan unsur pidana dan Polres Labuhan Batu cepat tanggap hingg menurunkan personilnya, namun masyarakat bertangungjawab dengan tidak ada yang melarikan diri karena akses jalan diputus, Ucapnya.

“Jadi yang membuat keributan pertama pun, itu anggota Koperasi Mandiri yang melakukan pemukulan kepada masyarakat yang berbondong-bondong datang, setelah warga melihat kejadian itu, lalu memanggil yang lain, maka menyeranglah masyarakat dan yang sangat disayangkan pemukul pertama tidak dapat lari kencang seperti pelor, hingga ketinggalan lah kawan satunya lagi, dan itu pun diredamnya / rangkul, kalau mati itu, hingga diserahkan kepada Ardinus Pardede anggota Koperasi untuk dibawa berobat, Katanya.

Namun kata Anggiat lagi, ternyata bisa terjadi pelaporan, itulah kawan-kawan kita dibawa ke Polres dan sampai sekarang ditahan,” Jadi yang terjadi sekarang ini masyarakat selalu di intimidasi dan warga sekarang Pak, tidak bisa lagi lewat dari akses yang di kalim mereka ini, itu sebabnya warga jadi takut, untuk mengambil hasil tanaman mereka disana dan kita sudah kofirmasi dengan pihak penegak hukum.

Kasus itu mulai bulan sebelas atau November, sebelum terjadi bentrok dirinya sudah buat laporan pada tanggal 1 November dan kajadian tanggal 2 November 2019, Di tanggal 1 Nov 2019 lalu sekitar pukul jam 4 sore, emosi warga memuncak sehingga dirinya langsung lari ke Leidong atau Polsek membuat pengaduan, saat itu saya mengatakan kepada Kapolsek bahwa besok Pak, masa masyarakat berbondong-bondong ke sana mau menutup akses jalan itu supaya warga bisa beraktivitas jawabannya Oke siap nanti anggota saya arahkan,

Nyatanya apa, tunggu terjadikan baru datang personil, buat apa gunanya,” jadi kami diumpan “, bahkan tidak ada keadilan, semntara untuk Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu juga tidak ada tanggapan, sampai saat ini, serta Kodim sudah pernah mengatakan bahwa tidak ada boleh yang mengambil hasil tenaman didaerah tersebut, agar tidak terjadi hal hal yang diinginkan, namun tetap saja terjadi

Kalau soal bicara soal hak masyarakat, kami masyarakat telah ngobrol dan menunjukkan alas hak tanah dikantor kehutanan Kisaran,” ini lho pak SKT kami pada, namun pernyataan dari KPH3, itu tidak berlaku Surat Keterangan tanah (SKT) dalam kawasan hutan, entah undang undang mana yang mengatakan itu, gak tau aku,” Ucapnya berlogat batak

. KPH5 juga mengatakan, itu tidak berlaku dan malah menuduh masyarakat,” Kalian itu perambah/penerbang hutan, dan saksi hadir pada saat itu, Posek Kualuh Leidong, Danramil dan Camat Kualuh Leidong membenarkan jawaban KPH tersebut bahwa tak berlaku SKT dikawasan hutan, maka dirinya mengaku itu pembohongan publik dann kalau memang tidak berlaku SKT, Kata Anggiat T Sitinjak lagi, buat apa ada Bupati dan buat apa ada Camat yang melakukan pengngurusan surat surat masyarakat ke Camat

“Ini pertanyaan dirinya kepada Pihak Kehutanan darri KPH3 Kisaran, pada Ketua koperasi Tani Mandiriatau seluruh pejabat Kehutanan yang ada di Indonesia,” Undang-Undang mana yang membenarkan mengambil hak seseorang ataupun tanaman seseorang dalam kawasan hutan dan UU mana pula yang membenarkan tanah yang sudah beralaskan hak, dapat diterbitkan izin baru, itu pertanyaan nya UU mana yang membenarkan, maohon maaf banyak UU perthutanan ini yang dibaca tapi belum ada yang membenarkannya. malah melarang

Lanjutnya, Coba dulu dibaca P 21 tahun 2019 disitu tentang hak masyarakat dalam kawasan hutan, untuk mendapatkan legalitas masyarakat yang berada dalam kawasan hutan maka KPH bertindak selaku untuk penyelesaian Konflik harus menjalankan amanah p-21 artinya Arahkan masyarakat itu menjadi perhutanan sosial, bererti khusus mengarahkan, bukan malah menyuruh preman masuk

Kalau dilihat, yang membuat konflik sekarang Pak ya KPH, padahal KPH itu tujuannya untuk apa, penyelesaian konflik dalam kawasan hutan, yang terjadi di Desa Air Hitam, KPH Sendiriyang buat konflik, jelas masuk tanpa ijin dilakukan tapal batas tanpa ijin, kepada pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan belum ada koordinasi sudah melakukan tapal batas, padahal sudah ada hak didalmnya,”ini apa-apaan”, Katanya.

“Sakarang dilahan tanaman yang di Klaim Koptan Mandiri adalah milik Pak Akiat/Akiong, kurang lebih 200 Ha, mereka (Koptan Mandiri) yang mengambil hasil dari lahan tanaman tersebut, kami tidak boleh masuk kedalam anggota kami tidak bisa memanen, orang itu (anggota Koptan Mandiri) yang manen atau mengabil hasilnya, bukti jelas ada sama dirinya semua termasuk Video sama Foto.

“saya sudah melaporkan kepada pihak Kepolisian bahkan sampai ke Polres Labuhan Batu, sesuai STP dan sewaktu diamankan Pomal Lanal TBA, susai laporan dirinya, karena Team lanal melihat laporannya maka mereka bertindak dan sudah dilaporkan namun belum ada penindakan, maka diamankan dua orang tanpa identitas, maksudnya untuk pengembangan, namun nyatanya apa,’ DILAPAS KOK’.

Anggiat mengaku, sampai detik ini saya belum mendapat sp2p nya kenapa dilepaskan, apakah dirinya kurang persyaratan atau kurang data, bisa kita kasi untuk menindak lajuti penyidikan Kepolisian seharusnya menghubunginya, kalau memang persayaratan, dan sampai saat ini orang itu yang berkuasakami warga dilarang masuk sekarang,’SADIS’ dan tanaman itu dipanen dengan membawa mobil dan jetor, lengkap datanya semua bahkan sipembeli dari hasil yang mereka ambil mengakui dan bisa kita tunjukkan.

“Kelapa kurang lebih 25 Ha habis dikopra, sawit 60 Ha habis didodos, kek mana lagi ???,bila Kapolres Kuala Ledong tidak menanggapi kita berpesan pada Kapolda yang baru ini, kami masyarakat Kualuh Leidong, sangat sangat sangat menghormati dan memahami hukum, namun bentuk lah keadilan it

“Kita menuntuk keadilan bukan yang lain lain, bukan yang lain-lain, dan kalau memang dalam sesuai acuan dan peraturan UU di Negara ini adalah negara Koperasi Tani Mandiri, pasti kami tunduk kepada Koperasi Tani Mandiri, namun karena kami tahu ini Negara Indonesia, makanya kami tidak tunduk karena dan hanya pada Peraturan dan Periundang undangan Indonesia Bukan peratutan Koperasi Tani Mandiri “.

Pesan saya kepada Bapak Kapolda dan Kapolri dan instansi lain yang terkait didalamnnya, tolonglah dilakukan penyelidikan dan penyidikan tentang kasus lahan warga di Dusuan III, Desa Air Hitam, Kec. Kualuh Leidong, Kab. Labuhan Batu, jadi tolong kepada saudara KPH, ke saudara pejuang Koperasi Tani Mandiri, Pemerintah setempat dan Kepala Desa karena sudah ada tadi kita temukan dari tidak bakal mungkin mencari perhutanan sosial di dalam Bias, kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah

” Koperasi Tani Mandiri, menduduki areal yang sudah beralas hak, namun belum bisa dikatakan tidak keabsahannya, karena belum pernah dibuktikan kepada masyarakat dan belum ditunjukkan seperti yang saya tunjukkan SK 163, begitu juga dengan KPH, perlu saya katakan, perlu bapak Wahyudi sebagai Kepala Bagian Kesatuan Penggelolaan Hutran dari Dinas Kehutanan Asahan, buat lah surat pernyataan yang resmi yang menyatakan SKT masyarakat tidak berlaku dalam kawasan hutan dan kalau tidak berani berarti ada apa,, diduga mau mengambil keuntungan dari kasus ini, Mohon dilakukan pemeriksaan keseluruhan “.

Kami merasa terintimidasi dan tidak ada keadilan dan ada pertanyaan yang sangat janggal, kanapa Koperasi Tani Mandiri yang membuat pengaduan hoak (Berita Bohong) cepat ditanggapi dan kepad dari masyarakat mengadu secara resmi dan bukti nyata ada, tidak ditanggapi, ada apa, ini masyarakat yang memperjuangkan hak, ibarat kata “, Gimana kalau Istri kita diperkosa di depan kita, dan siap diperkosa dibuat piala bergilir “, bagaimana pula respon kita, itulah yang terjadi sama warga disana sampai kita tidak bisa berbuat apa apa.

Mengingat Negara Indonesia negara hukum maka takut melakukan tindakan kriminal, namun keadilan itu tidak ada, Capek kita melaporkan tapi hasilnya nol belaka, kecewa kita sebagai warga negara, Semoga dengan berita ini Pimpinan Pusat Jakarta, Provinsi Sumatera Utara dan Dearah melakukan penyelidikan yang intensif, sehingga kebenaran akan terkuak, ada apa sebenarnya semua ini.

Kita Setuju dengan Program emerintah Hutan Tanaman Rakyat terkiat Penggijauan, namun hendaknya jangan Koperasi Tani Mandiri merampas Milik warga yang menpunyai hak alas tanah, dan yang kita bingungkan, apakah memang benar apa yang dilakukan Kelompok Tani Mandiri yang mendapat dana anggaran dari Pemerintah Milyaran rupiah untuk menunjang peningkatan Ekonomi dan masyarakat atau memang Organisasi ini diduga berkedok Program Pemerintah malah Pemerintah dan instansi berkompeten sendiri melakukan pembiaran agar terjadi Kriminalisasi ditengah tengah masyarakat, Pungkasnya salah seorang masyarakat Anggiat Tumpak Sitinjak menutup.

Sementara Penasehat Hukum dari masyarakat, Rahman Sitorus SH mengaku, terhadap program pemerintah harus dihormati, apa yang menjadi hak rakyat ya diberikan, kalau hak-hak warga tidak diberikan, itu berarti hak-hak konstitusional setiap warga negara tidak dihormati akibatnya bagai mana ini, terbukti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itulah tentang kepastian hukum hak rakyat yang ada di kawasan hutan

karena ketentuan kehutanan itu, kalau ada hak-hak pihak ketiga yang ditemukan di dalam, wajib hukumnya dikeluarkan dari kawasan hutan, dan apabila dari hasil identifikasi lahan Ariel masyarakat itu layak dipertahankan jadi kawasan hutan solusinya undang-undang kehutanan itu menyatakan diberi kompensasi, tapi faktanya kan status kawasan hutan produksi bukan kawasan hutan lindung atau konservasi, itu dia, Jelasnya

Rahman Sitorus SH juga mengaku, apa yang mejadi hak rakyat harus diberikan karena negar ini juga melindungi hak ahak rakyat atasperlindungan itulah maka muncul Keputusan Mahkamah Konstitusi itu, dan muncullah putusan Mahkamah Agung ituterjadilah revisi waktu itu dari SK 44 menjadi Sk 579.

Waktu munculnya SK 579 hak-hak rakyat itu dikeluarkan, nah walau itupun sudah ditetapkan kawasan hutan dengan acuan Permen 44 tentang pengukuhan tetup dikeluarkan dari kawasan hutan tapi sudah berubah permohonannya dari Bupati,”Tetap dihormati, dalam pelaksanaan fungsijuga tetap dihormati, makanya dalam program hutan HTR di undang-undang itu menyatakan tidak dibenarkan program HTR yang sudah dimilik/dibebani hak rakyat “, dan kalau itu benar kenapa saat ini masih ada program HTR yang sudah diberi hak? Benarkah program itu,berdasarkan apa ?

” Benarkah ijin daripada Koptan disitu dan benarkah arahan kehutanan terhadap Koptan Mandiri mengusai itu serta kenapa sampai diarahkan kehutanan areal HTR di tanah rakyat yang sudah beralas hak kenapa gitu “, Ucapnya seperi bertanya.

Lagi kata Rahman Sitorus SH, Padahal undang-undang menghormati dan kenapa oknumnya tidak menghormati, sedangkan untuk penegak hukum sendiri, aparat penegak hukum karena sudah hak setiap orang untuk mengadukan dan melaporkan atau memberitahukan adanya dugaan tindak pidana peristiwa pidana mengambil tanaman yang bukan tanamannya yang sudah beralas hak yang statusnya berada dalam kawasan hutan produksi itu perbuatan melawan hukum atau tidak

Mengingat sudah dijamin hak-hak rakyat dalam kawasan hutan, maka menurut pendapat saya itu perbuatan melawan hukum karena tidak ada izin, tidak ada persetujuan, tidak ada kompensasi, dengan kata lain penegak hukum harus melakukan tindakan-tindakan yang tegas,” MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS “, karena sifatnya sudah meresahkan masyarakat terhadap perbuatan ini, sekalipun itu benar, sekalipun dalam menjalankan hak tidak boleh melanggar hak seseorang ya seperti itulah, Ucapnya menutup

Hingga berita ini diturunkan kemeja redaksi belum ada konfirmasi dari pihak Dinas Kehutanan dan Instansi terkait,(Ambon)

Yunus Suparlin

Lahir di Sipulung, 02 Januari 1980. Pendidikan, Strata 1 Ilmu Hukum