KPK Gelar Rapat Hearing Rencana Revisi Undang-Undang Tentang Pilkada

KENDARI, MEDIARESTORASI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Rapat Publik hearing atas rencana Undang-Undang No 10 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Daerah (PemiLuKada) yang dilaksanakan Di Ruang Aula Rapat Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra),Kamis,(07/11).

Rapat kali ini dipimpin langsung Ketua KPK Republik Indonesia (RI) Agus Rahardjo didampingi Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh dan Wakil Ketua II Muh.Endang SA, serta Para Anggota DPRD Sultra.

Oleh Ketua DPRD Abdurrahman Saleh dalam sambutannya mengungkapkan meski telah ditetapkannya Revisi Undang-Undang No 10 tentang Pemilukada namun undang-undang tersebut masih akan direvisi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Oleh ketua KPK Agus terkait revisi undang-undang yang berintegrasi dalam pandangannya mengatakan bahwa kedepannya undang-undang ini lebih memungkinkan bagi orang-orang yang mempunyai kompetensi lebih, dimana kedepannya para calon yang tidak mempunyai atau memiliki harta yang cukup bisa maju dalam kontes pemilukada nantinya.

“Tadi kan berkali-kali saya sebutkan, jadi disamping itu juga, saya juga mengharapkan ada keseimbangan kekuasaan, kewenangan yang lebih baik antara DPR dan DPD, jadi mudah-mudahan kalau calon individu itu lebih terbuka peluangnya, jadi mudah-mudahan orang yang potensial menjadi pemimpin publik itu bisa kita dorong menjadi pemimpin yang sesungguhnya,” ungkap Agus kepada awak media usai melaksanakan rapat di kantor DPRD Sultra.

Terkait wacana revisi undang-undang kali ini Abdurahman Saleh juga berharap agar kedepannya anggota DPRD Sultra nantinya bisa lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, utamanya yang telah menjabat saat ini.

“Kita harus tanamkan kepada anggota DPRD kalau cuti, ya sesuaikan cuti jangan ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain, dan kami minta kepada bapak ketua KPK untuk memberikan arahan dan masukan kepada kami supaya kami bisa menindak lanjuti agar dapat mencegah atau mengurangi tindakan korupsi di daerah Sultra,” ungkap Ketua DPRD dalam sambutannya.

Dalam rapat ini Ketua KPK Agus juga mengungkapkan bahwa saat ini pelaksanaan demokrasi belum sesuai dengan harapan yang diinginkan, olehnya di Era Orde Baru tahun 1998 ditingkat ASEAN, Indonesia masih mendapat nilai buram dengan angka peringkat 17 di bawah negara Malaisya saat ini dengan peringkat 24. Meski Indonesia telah melakukan pembenahan yang signifikan namun hal ini masih terlihat lambat, dan masih perlu perhatian, utamanya tentang Korupsi.

“Ranking korupsi Indonesia tingkat dunia mendapat rangking ke-89 dan mempunyai nilai 38, yang paling tinggi kasus korupsi penyuapan sebesar 65 persen, dan pengadaan barang dan jasa 21 persen,” ungkap Agus pula.

Dala rapat ini turut hadir mewakili unsur forkopimda Mayor Inf. Sundoyo Pasi Bakti Rem 143 HO, Ketua KPU Se-Sultra, Para Ketua Bawaslu Se-Sultra, serta para OPD yang mewakili, dan para aktivis dan ratusan tamu undangan.

Dalam rapat ini Ketua KPK Agus juga mengungkapkan agar masyarakat senantiasa tidak melupakan perjuangan dua mahasiswa UHO, Almarhum Randi Dan Yusuf Kardawi, yang meninggal dalam demo RUU KPK Dan KUHP beberapa pekan lalu.

“Mari kita semua jangan pernah melupakan perjuangan almarhum ananda Yusuf dan Randi yang mendorong kita untuk melakukan perbaikan diri kita,” ungkap Agus pula dalam sambutannya.

Sumber Humas Pemprov Sultra

Laporan (Sultan)

Bagikan:

Yunus Suparlin

Lahir di Sipulung, 02 Januari 1980. Pendidikan, Strata 1 Ilmu Hukum