Berlarutnya Solusi Dari Negara, Korban Petobo Reclaiming Tanah Petobo Atas

PALU (SULTENG), MEDIARESTORASI.COM – Panca bencana tsunami dan likuefaksi yang terjadi di PADAGIMO (Palu, Donggala, Sigi, Parmout) pada 28 September 2018, setahun lebih yang lalu, sampai hari ini masih menyisakan banyak problem.

Permasalahan ini, masih merupakan problem turunan dari sejumlah problem pokok yang tidak dibereskan sejak awal, yakni aspek mitigasi & kesigapan Pemerintah menangani bencana.

Petobo, adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yanp)’g terdampak paling parah, selain Balaroa Palu Barat & Jono Oge Kabupaten Sigi.

184,5 Ha tanah warga, serta 1.050 bangunan, dan lebih 900 jiwa WNI orang Petobo meregang nyawa, akibat diluluh-lantakan gulungan lumpur likuefaksi, pembuburan tanah.

Kini setahun lebih berlalu, 4.000 jiwa lebih (Penyintas) dari 1.670 KK Warga Kelurahan Petobo yang selamat, tua-muda, anak-anak, bertahan hidup di are Petobo Atas, Raranggavana, area sebelah timur (atas) dari bentangan selatan-utara tanggul Gumbasa.

Masih berkisar, 4.000an Jiwa lebih anak bangsa Republik ini, sampai kini, belum mendapatkan informasi terkait HAK atas Hunian Tetap (HUNTAP), alias tidak jelas.

Ketua Satgas penanganan Bencana Sulteng, Wapres JK kala itu, Oktober 2019 yg dijadwalkan meninjau Petobo Atas, batal. Presiden Jokowi pun dalam lawatannya pada awal November 2019 tidak menengok Petobo. Padahal disinilah Sejarah Geologi Dunia mencatat sebagai fenomena “likuefaksi terbesar abad ini”.

Hanya di catat sejarah. Tidak ditimpali dengan kebijakan Negara.

Berdasar dokumen warga, ratusan hektar tanah di Petobo Atas adalah lahan garapan leluhur mereka. Menurut Umar H. Pantorano, Salah Satu Tokoh Pemuda yang juga Pimpinan BKM Petobo mengatakan, “Pada suatu hari di tahun 1992, Orang Tua kami membagi bentangan 1.600 meter ini menjadi 2, yakni 800 meter diberikan kepada warga Desa Ngata Baru, Kabupaten Sigi”, ujar Umar H. Pantorano,

Semtara itu, Nur Hasan mantan Lurah Petobo mengatakan, Kami paham betul soal asal-usul tanah disini. Makanya, kami setuju dan sangat berharap Pemerintah segera membangun HUNTAP disini”, kata Nur Hasan,

Senada dengan keduanya, Tokoh Pemuda yg juga Pendiri Forum Warga Korban Gempa/Likuefaksi Petobo, Mohamad Rino, menambahkan, “Iya. Pada tahun 2015 justru kami dibantu oleh bapak Gubernur. Beliau perintahkan Kadis PU untuk bantu kami alat-berat lakukan Land-Clearing di 115 Hektar disini, dan kami swadaya mengerjakannya lebih dari 2 bulan”. Ujarnya

Di kesempatan yang sama Sekretaris Panitia Reclaiming Anjas Lamatata, menegaskan bahwa, “Atas kesepakatan para Totua Adat Petobo, Tokoh-tokoh Agama, dan seluruh lapisan Penyintas di Petobo, sepakat pada hari ini mulai lakukan “RECLAIMING” yakni menegaskan kembali bahwa lahan ini milik rakyat Petobo, dan Konstitusi, Pasal 33 UUD 1945, juga UU Pokok Agraria Nomor 5/1960, dan dikuatkan oleh PP No.10/1961, menjamin untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan warga, apalagi untuk pemenuhan hak hunian layak korban bencana”, Tutup Anjas Lamatata.

Laporan : Yunus

Sumber : Panitia Reclaiming Tanah Petobo Atas

Bagikan:

Yunus Suparlin

Lahir di Sipulung, 02 Januari 1980. Pendidikan, Strata 1 Ilmu Hukum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *