Noaf Rumau : Tata Kelola Pemerintahan di SBT Kurang Mantap

 

BULA (MALUKU), MEDIARESTORASI.COM — Belum adanya pelimpahan kewenangan sepenuhnya dari kabupaten ke Kecamatan, menyebabkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tidak maksimal, terutama ditingkat kecamatan.

Pernyataan itu disampaikan oleh ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, Noaf Rumau dihadapan para guru dan tenaga kesehatan, pada saat melakukan kunjungan kerja (Kuker)di Kantor Kecamatan Tutuk Tolu, pada Senin (6/4/2021).

sebelumnya para guru menanyakan berbagai permasalahan pendidikan. mulai dari minimnya tenaga pengajar, kurang memadainya sarana pendukung, hingga banyaknya tenaga guru yang diangkat menjadi carateker di desa-desa.

Dihadapan Rumau, Kepala UPTD Tutuk Tolu Jafar Rumfot mengungkapkan bahwa persoalnya banyaknya tenaga guru yang diangkat menjadi pejabat desa ini sebelumnya telah disampaikan kepada Plt kepala dinas pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga SBT Sidik Rumalowak dan komisi C, namun hingga saat ini belum terealisasi.

“Salah satu contoh pak ketua, seluruh UPTD menyampaikan bahwa, kalau guru itu jangan jadi Carateker lai (lagi), dan itu banyak kali, berulang kali kami sampaikan”, ucap Rumfot

Selain itu, dirinya juga menyampaikan peran UPTD kurang difungsikan, pasalnya berbagai hal yang berkaitan dengan dinas dan satuan tidak melewati UPTD, padahal sebelumnya telah diingatkan ke dinas.

Menaggapi hal itu, Rumau mengatakan bahwa pengusulan pejabat desa ini ada mekanismenya, namun jika tidak dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, maka hasilnya akan kacau dan merugikan peserta didik.

Menurutnya, dalam pengusulan dan persetujuan Carateker, semua pihak terkait harus berkoordinasi. karena pada prinsipnya untuk memaksimalkan kembali tenaga guru di sekolah-sekolah, maka camat, pemdes dan dinas pendidikan harus mempertimbangkan usulan tersebut.

Tidak adanya Pendelagasian kewenangan di Kantor Kecamatan ini, kata Rumau bukan hanya karena masalah guru yang diangkat menjadi pejabat desa, melainkan persoalan lain yang menyentuh langsung di masyarakat juga banyak

Politisi PKS ini mengungkapkan keberadaan kantor camat harusnya mampu mempermudah pelayanan ke masyarakat, sehingga jika ada warga yang hendak mengurus KTP atau Kartu Keluarga tidak perlu mengeluarkan uang banyak ke kabupaten.

“Seperti Teor dan Kesui, warga yang urus KTP, kartu keluarga saja harus ke kabupaten dan itu mengeluarkan uang sampai berjuta-juta” jelasnya.

Ia menjelaskan, tugas camat itu membantu tugas pemerintah daerah di kota kabupaten. maka, sudah seharusnya tugas-tugas untuk kecamatan harus diserahkan langsung, tidak boleh diambil alih oleh dinas.

Selain itu, masalah pengusulan ABDes, ucap Rumau harusnya melalui dari camat ke Bupati, namun kenyataannya pejabat-pejabat desa berurusan langsung dengan dinas terkait, “Nah ini saya mau bilang tata kelola pemerintahan kurang mantap”, sesal Rumau

Diketahui, Kunjungan kerja ketua DPRD SBT ini, bertujuan untuk mengetahui realitas mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan serta kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Kecamatan dan para stafnya, sejumlah guru dan kepala sekolah, tenaga kesehatan, serta Kepala UPTD Tutuk Tolu.

 

(RA)

mediarestorasi

Bergerak Bersama Membangun Bangsa