Pertemuan Dan Pengarahan Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Kaltara Dengan Pemkab Nunukan

NUNUKAN (KALTARA), MEDIARESTORASI.COM —  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, untuk itu dilaksanakan pertemuan oleh Balai Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berlangsung di Lantai V Kantor Bupati Nunukan pada Kamis pagi. (14/2)

Dalam sambutannya Bupati Nunukan menyampaikan bahwa, “pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan dari setiap tahunnya. Kami telah melakukan berbagai upaya agar dapat memperoleh opini terbaik atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan.”

“Kami senantiasa mendorong dan mempertegas dalam pelaksanaan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Jangan menganggap pertemuan ini hanya seremonial saja, saya minta tindak lanjutnya juga harus fokus. Jika terdapat masalah, segera klarifikasi dan cari jalan keluarnya seperti apa. Saya yakin BPK akan memberikan bantuan kepada kita, minimal petunjuk seperti apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah,” tegas Bupati muda ini.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltara Karyadi menerangkan bahwa, “pertemuan kita bukan hanya sekedar silatuhrahim tapi ini adalah entry point kita dalam pemeriksaan keuangan.”

“Kegiatan pemeriksaan BPK ini adalah salah satu amanat dalam Undang-Undang maupun dalam aturan BPK setelah 3 bulan berakhirnya tahun anggaran,” jelas Karyadi.

Pertemuan diakhiri dengan Penyerahan Pelaporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang dilanjutkan dengan foto bersama. (HM/editor:RDJ/Foto:ATY)

mediarestorasi

Bergerak Bersama Membangun Bangsa