SP3 Penganiayaan DM Tidak Sah, Jubir Bupati Boalemo : Melanjutkan Penyidikan Perkara Tidak Berdasar Hukum

GORONTALO, Mediarestorasi.com – Setelah berkoordinasi dengan Pengacara Pemda Boalemo Inggrid Suryani Bawias., SH., MH, juru Bicara Bupati Boalemo Eka Putra B Santoso, M.Sos, mengungkapkan kepada wartawan (24/11/18) bahwa, pemeriksaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Tilamuta terkait keabsahan SP3, dalam kasus dugaan penganiayaan yang di lakukan oleh Bupati Boalemo kepada Awis Idrus, warga Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi, berdasarkan putusan hakim sebahagian dikabulkan dan sebahagian di tolak.

“Dari sekian permintaan (PETITUM) Pemohon, yang dikabulkan hanya pada Poin 2 (dua) mengenai keabsahan SP3 yang tidak sah. Sedangkan Permintaan Pemohon dalam Poin 3 (tiga) untuk melanjutkan penyidikan perkara sebagaimana yang diucapkan dalam Putusan menurut Majelis Hakim Tidak berdasar hukum dan ditolak.” kata Eka.

Dalam Keputusan Hakim Praperadilan tersebut, yang mengabulkan sah atau tidaknya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atau dilanjutkannya perkara itu atau tidak merupakan kewenangan tugas dari penyidik polri.

Dari dua poin tersebut, putusan Praperadilan tidak sertamerta menjadikan Bupati Boalemo sebagai tersangka, sebagaimana banyak diberitakan media massa.

Proses selanjutnya kini menjadi domain penyidik POLRI untuk meneruskan atau tidak meneruskan proses hukum tersebut. Sebab, Majelis Hakim tidak memerintahkan didalam Dalil Putusan Praperadilan tersebut.

Perlu diketahui bersama bahwa Perkara Penganiayaan sebagaimana di atur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP yang ditujukan kepada bupati Boalemo adalah perkara yang sudah kadaluarsa. Sebab, pelapor dalam Perkara ini melaporkan Perkara Penganiayaan yang dimaksud tertanggal 17 Agustus 2010 atau sudah sekitar kurang lebih 8 (delapan) tahun silam.

Sedangkan Kewenangan Menuntut ketentuan HUHP, pidana hapus karena Kadaluarsa dikarenakan  kejahatan yang Terjadi Sesudah 6 (enam) tahun;

Sementara itu, bupati menghargai putusan hakim tersebut, dan menyerahkan semua proses hukum kepada penegak hukum.

“Sebagai warga negara yang baik kami menghargai apa yang telah diputusan pengadilan”. Jelasnya (Nn)

mediarestorasi

Bergerak Bersama Membangun Bangsa