Seluruh Kab, Kota Memperoleh Opini WTP: Apakah Gorontalo Sudah Bebas Korupsi ?

GORONTALO, MEDIARESTORASI.COM –  Penyerahan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2017 yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Prov. Goronatalo setelah kurang lebih 60 hari telah dilakukannya Audit terhadap Pemda se Prov. Gorontalo maka, Senin (28/05) bertempat di Audiotorium BPK RI Perwakilan Prov. Gorontalo di berikannya hasil LKPD TA 2017 kepada kepala-kepala daerah se Prov. Gorontalo.

Terdapat 6 Kab/Kota di Gorontalo semuanya mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kab. Gorontalo yang mendapatkan Opini WTP dengan pencapaian terbanyak
yakni opini WTP ke 8, sementara Kab. Bone Bolango dan Kab. Pohuwato pencapaian opini WTP yang ke 5. Selanjutnya Kota Gorontalo dan Kab. Boalemo mendapatkan opini WTP yang ke 4 dan Kab. Gorontalo Utara mendapatkan opini WTP dengan pencapaian yang ke 3 kalinya.

Opini WTP yang di peroleh oleh keseluruhan pemerintah daerah menurut Muhaimin yang selaku Kepala BPK RI Perwakilan Prov. Gorontalo di karenakan atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah yang di dasarkan pada kriteria, (1) Kesesuaian dengan standar Akuntansi Pemerintahan, (2) Efektivitas sistem Pengendalian Intern, (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan yang terakhir, (4) Kecukupan Pengungkapan.

“Kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah tersebut salah satunya di dasarkan pada kesesuaian LKPD dengan standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga tahun ini semuanya mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD Bone Bolango menuturkan bahwa Opini WTP bukan jaminan setiap pemerintah daerah bebas dari korupsi, akan tetapi dengan predikat Opini WTP tersebut dapat menjelaskan adanya transparansi penggunaan dan pelaporan keuangan masing-masing daerah di Gorontalo.

“Predikat WTP menjelaskan transparasi penggunaan anggaran dan pelaporan keuangan, namun itu bukan jaminan pemerintah daerah terbebas dari korupsi”, tutur Faisal Mohie politisi PPP yang juga selaku Ketua DPRD Bone Bolango.

Hal senada di sampaikan pula oleh Kepala BPK RI Perwakilan Prov. Gorontalo bahwa Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui, ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari.
“Opini WTP didasarkan atas kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan tidak adaya fraud dikemudian hari”, pungkas Muhaimin. (BKU)

mediarestorasi

Bergerak Bersama Membangun Bangsa