POLEMIK PANTAI RATU: ANTARA ADAB DAN ADAT LIPUNDO BOALEMO

GORONTALO – Mediarestorasi.com — Baru-baru ini sempat viral sebuah diskusi yang berujung perdebatan panjang antara pemerintah daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati Boalemo dan Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) yang dimotori oleh NS, RS, FS, NES dan NP.

Perdebatan sengit yang terjadi di Kantor Bupati Kabupaten Boalemo pada hari Jumat 06 September 2019, dikarenakan tidak adanya titik temu pendapat terhadap polemik Pantai Ratu yang diduga bermasalah oleh APR. Namun, dalam hal ini penulis tidak ingin mengomentari Pantai Ratu dengan beragam polemik di dalamnya yang menjadi awal mula perdebatan, karena memang merasa tidak memiliki kapasitas dan kompetensi dalam hal itu. Biarlah masalah Pantai Ratu menjadi urusan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Boalemo yang dalam hal ini sudah diserahkan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (ForKoPimDa), dan APR yang melakukan protes keras terhadap keberadaan Pantai Ratu yang dinilai bermasalah secara legalitas hukum. Kami sebagai rakyat hanya bisa berdoa dan berharap, semoga bisa diselesaikan dengan segera.

Adapun dalam tulisan ini, karena ketergelitikan penulis untuk mengomentari perdebatan yang terjadi di dalamnya. Dan menjadi menarik untuk diulas, sebab munculnya beragam komentar atas kejadian tersebut. Di mana perdebatan sengit yang cukup menguras emosi dari kedua belah pihak, menjadi sesuatu yang renyah untuk ‘ditertawakan,’ juga di sisi lain sebagai bentuk pembelajaran.

“Kullukum Rãin wa Kullukum Mas?lun ‘an Raiyyatihi” (Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya). Jika berdasarkan hadis ini dalam membaca realitas sosial masyarakat, berarti secara terminologi bahasa, kata Rãin-Raiyyatihi bukan hanya berbicara tentang tanggung jawab kita terhadap kedirian, melainkan mencakup tanggung jawab lebih besar terhadap suatu sistem yang terbangun di mana di dalamnya ada seorang pemimpin dan ada orang yang dipimpinnya. Dengan demikian, ‘Rãin’ adalah seorang pemimpin, sedangkan ‘rakyat’ yang diadopsi dari kata Raiyyatihi berarti ‘yang dipimpin.’ Karena kata Raiyyatihi berasal dari kata Rãin, bisa disimpulkan bahwa; rakyat adalah pemimpin, dan pemimpin bagian dari rakyat.

Dalam peradaban tradisi dan adat budaya Gorontalo, seorang pemimpin disebut Olongia. Tugas seorang Olongia tidak lepas dari tanggung jawabnya atas segala hal yang berkaitan dengan apa yang dipimpinnya. Baik itu kemajuan dan kemakmuran daerah, juga terhadap kedamaian dan keamanan entitas masyarakatnya. Dan para Olongia dalam setiap kegiatan adat dipanggil dengan sebutan Eyanggu, yang berasal dari kata Eya dalam bahasa Gorontalo yang berarti Tuhan. Maksud pemanggilang Eya kepada para Olongia dalam setiap acara adat, adalah bentuk keistikamahan dewan adat untuk memperingatkan kepada para pemimpin tentang keharusan memiliki sifat-sifat Tuhan yang paling dasar, Motoliango. Yang pengasih lagi penyayang.

Di zaman modern yang semakin berkembang ini, sebutan Olongia kemudian diganti namanya menjadi Gubernur atau Bupati –untuk bagian wilayah. Penting untuk dicatat, pergantian nama dari Olongia menjadi Gubernur atau Bupati, bukan berarti substansi nilai-nilai adat yang harus terdapat dalam diri setiap pemimpin ikut tergantikan. Apalagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan adabu waw adati to rakyati. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa Gorontalo (Boalemo termasuk bagian dari Gorontalo) terbentuk atas nilai adat yang sudah mendarah daging dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dengan itu pula sampai detik ini Gorontalo termasuk Daerah yang masih melestarikan adatnya.

Bagikan:

mediarestorasi

Bergerak Bersama Membangun Bangsa