Tidak Bisa Mengambil Keputusan, Lebih Baik Sekda Keluar Dari Ruangan Ini

ACEH TAMIANG, MEDIARESTORASI.COM –  Efek penggusuran pedagang yang berlokasi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) belakang kantor Bupati oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Jum’at (26/6/2020), berakhir dalam musyawarah antara Legislatif dan Eksekutif, kegiatan berlangsung diruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Senin (29/06/2020).

Rapat dipimpin langsung oleh Suprianto,ST Ketua DPRK Aceh Tamiang, M.Nur wakil ketua DPRK, Fadlon,SH Wakil Ketua DPRK sekaligus koordinator Komisi I, Maulizar Zikri Wakil Ketua Komisi I, dalam pandangan awalnya mengatakan,”telah menyurati Pemerintah Daerah dalam hal ini Satpol PP, namun mereka tidak mengindahkannya,”jelasnya.

Terkait penjelasan awal dari pimpinan musyawarah, Basyaruddin,SH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Tamiang mengatakan,”penertiban tersebut yaitu menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya dengan mereka para pedagang yang sudah membuat pernyataan untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan jika tidak diindahkan, maka akan dipindahkan dari lokasi RTH belakang kantor Bupati,”tegasnya.

Pada kesempatan musyawarah tersebut anggota DPRK menyampaikan beberapa pendapatnya,”kami meminta kepada Pemda untuk menyiapkan lokasi tempat para pedagang terlebih dahulu, baru mereka dipindahkan dan kalau dilihat selama mereka menempati RTH, tidak ada aktivitas dagangannya yang mengganggu Pemda,”tegasnya.

“Pemda sudah melakukan penggusuran pedagang saat melakukan rekayasa jalan di Kecamatan Kota Kualasimpang, tapi hal itu tidak dijadikan pengalaman. Saat ini Pemda juga tidak punya dasar dalam memindahkan para pedagang di RTH. Diharapkan Pemda lebih arif dalam mengambil kebijakan, terutama disaat covid-19. Memang RTH harus difungsikan dengan semestinya, tapi biarkan para Pedagang menempatinya untuk sementara,”ungkap anggota DPRK.

Kesempatan yang sama Al Mahdar Datok Penghulu Kampung Bundar menyampaikan pendapatnya,”kawasan RTH berada dibawah wilayah Pemerintahannya, kami meminta agar Pemda berlaku adil pada pedagang dan berharap DPRK terus mendukung pedagang, serta para wartawan untuk bisa melakukan pemberitaan secara jelas, agar kejadian yang sebenarnya dapat diketahui khalayak ramai,”terangnya.

Pendapat yang sama disampaikan oleh salah seorang pedagang,”kami tidak pernah membuat pernyataan, hal itu buatan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) dan pada kesempatan ini, diharapkan barang dagangan yang diangkut satpol PP, agar diganti karena rusak saat penggusuran,”tegas mereka.

Usai penyampaian seluruh pendapat dan musyawarah pun sempat diskor selama tiga puluh menit, akhirnya para Pedagang masih boleh berdagang di RTH, sembari menunggu ditempatkan di lokasi yang baru. Seluruh perjalanan musyawarah terlihat normal, namun ada bagian yang harus menjadi catatan, karena Sekda sempat berucap,”saya
tidak akan mengambil keputusan dalam musyawarah ini, tapi Bupati merupakan pengambil keputusan. Mendengar hal tersebut, Sugiono Sukandar,SH ketua fraksi Gerindra, spontan mengatakan,”kalau begitu lebih baik Sekda keluar dari ruangan ini dan yang terjadi selanjutnya, Basyaruddin bangkit dari kursinya, segera akan meninggalkan ruang sidang utama, namun ketua DPRK berhasil menenangkannya serta musyawarah berjalan kembali.

Hadir dalam musyawarah tersebut Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Disperindagkop, Datok Penghulu Kampung Bundar, Asisten I, para Pedagang RTH belakang kantor Bupati.

(Eri Beo)

mediarestorasi

Bergerak Bersama Membangun Bangsa