Dinas Perikanan Nunukan Sosialisasikan Tata Ruang Zonasi Petani Pembudidaya Rumput Laut Di Nunukan

NUNUKAN (KALTARA), MEDIARESTORASI.COM – Pasca kejadian Penangkapan Pembudidaya Rumput Laut Nunukan oleh Pihak keamanan Malaysia di perairan Perbatasan Indonesia – Malaysi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, sehingga menjadi perhatian khusus bagi Dinas Perikanan Nunukan untuk menyelesaikan persoalan Tata Ruang Zonasi di wilayah perairan perbatasan Indonesia – Malaysia. Melalui Dinas Perikanan Nunukan bekerjasama dengan Kelurahan Nunukan Utara mengelar Sosialisasi dan Penyuluhan Petani Rumput Laut dan Nelayan Kabupaten Nunukan Tenang Tata Ruangan Zonasi di Wilayah Perairan Perbatasan Indonesia – Malaysia di Aula Pertemua Kantor Kelurahan Nunukan Utara pada hari ini Jumat, (1/2/18).

Kepala Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Utara yang di wakilai Bapak Muh. Husni selaku Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Laut dalam penyampaian Sosialisasi mengatakan ” pada tahun 2018 yang lalu sudah di terbitkan Perdagub akan tata ruang Zonasi Petani pembudidaya Rumput laut dan Nelayan sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Semoga adanya Tata Ruang Zonasi Petani Pembudidaya Rumput Laut dan Nelayan kedepannya keamanan laut lebih baik lagi bagi Pembudidaya Rumput Laut di Nunukan”.

Dan Satgas Mabes Polri di wakili Wadan Satgas Letkol Anwar “kehadiran saya disini karena kejadian penangkapan Petani pembudidaya di Nunukan beberapa waktu yang lalu, maka kami hadir untuk membantu akan kejadian seperti itu bahkan kejadian ini sudah masuk di Rapinas TNI Polri. Kami juga sudah mendapat informasi akan sudah adanya Perdagub akan Ruang Zonasi Petani Rumput laut, jadi pihak-pihak yang terkait bisa melaksanakan patroli dan menjaga keamanan serta kenyamanan bagi Petani Pembudidaya Rumput laut di Nunukan. Dan kami berharap dengan adanya sosialisasi ini tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti kemarin. Tidak hanya itu kita juga berharap seluruh petani agar dapat mengikuti aturan yang sudah di tentukan jika tidak kami akan tindak tegas sesuai aturan dan undang-undang”.

Konsulat RI Tawau yang dieakil Kompol Ahmad Fadilan yang merupakan berharap ” Kepada seluruh Masyarakat Indonesia yang berda di Nunukan agar tidak melakukan kegiatan Rumput lagi di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia. Karena itu semua itu melanggar Hukum dan jika ingin melakukan kegiatan di perairan perbatasan agar kiranya melengkapi dokumen-dokumennya, karena kejadian yang terjadi kemarin itu menjadikan pelajaran bagi petani rumput laut indonesia khususnya Nunukan. Dan kami sampaikan per tanggal 21 Januari 2019 kemari Kerajaan malaysia sudah mencabut permit/ ijin pengelolaan Rumput laut di wilayah perbatasan indonesia – malaysia khusunya di Nunukan – Tawau, jadi jangan lagi ada kegiatan Rumput Laut di sana”.

Kegiatan Sosialisai dan Penyuluhan tersebut turut dihadiri Dirtjen PSDKP, Dinas Perikanan Prov. Kaltara, Dinas Perikanan, Bagian Pemerintahan, Bagian Perbatasan, Camat Nunukan, sedangkan instansi Vertikal juga turut hadiri Kodim Nunukan, KSKP Nunukan, Basarnas Nunukan, KPLP Nunukan, Konsulat RI di Tawau, Toko Masyarakat, LSM dan turut Petani Budidaya Rumput laut dan Nelayan yang pernah tertangkap di perairan Indonesia – Malaysia. (HBM)

Bagikan: